19 hours ago
13
Teddy Indra Wijaya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, yang menyinggung maraknya pengamat berbicara di luar bidang keahliannya.
Ia justru mengalihkan sorotan pada posisi pejabat publik yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar.
Sebut saja Teddy Indra Wijaya, memiliki latar belakang militer lalu ditunjuk menjadi Seskab hanya karena memiliki jasa terhadap Presiden Prabowo Subianto saat masa-masa kampanye.
Dikatakan Bivitri, persoalan utama bukan terletak pada pengamat, melainkan pejabat negara yang tidak bekerja sesuai latar belakang atau kompetensinya.
Pejabat Tidak Sesuai Latar Belakang
Bivitri menyebut kondisi tersebut jauh lebih berisiko karena menyangkut pengambilan kebijakan publik.
"Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yang tidak sesuai background," ujar Bivitri dikutip fajar.co.id, Minggu (12/4/2026).
Singgung Penggunaan Data
Ia juga menyinggung pentingnya penggunaan data dalam setiap pernyataan pejabat.
Menurutnya, kekeliruan data dapat berdampak luas terhadap kebijakan dan persepsi publik.
"Juga, pejabat yang salah data atau nggak pakai data (mis bilang Aceh sudah pulih)," cetusnya.
Tekankan Tanggung Jawab Hukum
Bivitri menegaskan bahwa tanggung jawab pejabat tidak hanya sebatas etika, tetapi juga menyangkut aspek hukum.
"Tanggung jawabnya hukum tuh bukan hanya etik," kuncinya
Sebelumnya, fenomena maraknya komentar publik dari berbagai kalangan mendapat perhatian Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ia menyinggung munculnya banyak pihak yang mengaku sebagai pengamat, namun tidak seluruhnya memiliki dasar keahlian maupun data yang memadai.
