Dedi Mulyadi Larang Pejabat Gelar Rapat di Hotel: Gunakan Kantor yang Sudah Ada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan larangan tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak lagi mengadakan rapat di hotel.

Kebijakan ini tetap diberlakukan meski pemerintah pusat sudah memberi kelonggaran terkait penyelenggaraan kegiatan di luar kantor.

Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat,” ujar Dedi.

Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran. Menurut Dedi, dana yang biasa digunakan untuk menyewa ruangan hotel akan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, salah satunya tunggakan pembayaran layanan BPJS Kesehatan.

“Hutang BPJS kita masih Rp300 miliar, lebih Rp360 miliar,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan tidak melulu harus dilakukan di forum resmi dan mewah.

“Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai,” lanjut Dedi.

Dedi menekankan bahwa efisiensi seperti ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan kepada masyarakat. Ia menyebut, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

“Infrastruktur kita belum selesai semua. Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA. Jaringan irigasi harus terbangun dengan baik. Sanitasi lingkungan harus tertata,” paparnya.