Guru Honorer Non Database Khawatir Dirumahkan, Gubernur Gusnar Ismail Janji Tetap Perjuangkan

FAJAR.CO.ID, GORONTALO -- Guru honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) belakangan ini semakin resah. Mereka khawatir bakal menjadi pihak yang dirumahkan setelah PPPK Paruh Waktu berlalu.

Jumlah honorer yang tidak masuk database BKN ini bukan sedikit. Di Provinsi Gorontalo misalnya, terdapat ratusan guru honorer yang berstatus non ASN database.

Ratusan guru honorer non-database BKN ini lantas menyampaikan keresahan mereka di rumah dinas jabatan gubernur Gorontalo.

Salah satu guru honorer non-database BKN Rosna mengatakan dirinya adalah salah satu guru honor yang telah menjadi guru penggerak. Namun, statusnya ialah honorer non-database BKN.

"Saya resah dan khawatir akan dirumahkan, jika kelak pemerintah pusat hanya mengakomodir guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," katanya.

Oleh karena itu, mereka menghadap gubernur dengan harapan agar statusnya bisa diperjuangkan.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menanggapi serius aspirasi ratusan guru honorer non-database BKN.

"Ratusan guru honor non-database mendatangi rumah dinas gubernur. Kehadiran mereka disambut hangat dan penuh antusias oleh gubernur. Mereka datang membawa aspirasi dan harapan agar dibantu dari kondisi sulit akibat tidak masuk dalam database pegawai pemerintah," kata juru bicara gubernur Alvian Mato di Gorontalo, Jumat (26/9).

Menanggapi keresahan tersebut, Alvian mengatakan gubernur telah menyatakan sikap menaruh perhatian serius kepada nasib guru-guru non-database yang telah mengabdi mencerdaskan anak bangsa.