Krisis Moral Pejabat Korup

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Krisis moral para pejabat tersingkap dalam beberapa waktu belakangan ini. Khususnya setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Pj Gubernur Sulsel, Bachtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu diduga menjadi dalang dalam dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemprov Sulsel.

Sebelum Bachtiar, kasus serupa juga dialami oleh dua mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Syahrul Yasin Limpo. Untuk Nurdin Abdullah, dia terseret kasus suap pemenangan tender proyek jalanan, sementara SYL tersandung kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Menariknya, kasus ini terjadi hanya dalam kurun waktu lima tahun saja. Ini dianggap sebagai tindakan amoral yang dilakukan oleh pejabat, akibat dari memaksakan kehendak dan sewenang-wenang dalam memanfaatkan kewenangannya.

Pakar hukum Universitas Negeri Makassar, Prof Heri Tahir menyampaikan, dalam hal tata kelola pemerintahan, kepala daerah memang sangat dekat dengan kasus-kasus seperti ini.

Kata dia, kekuasaan memang selalu dekat dengan korupsi. Sehingga, ini hanya berkaitan dengan integritas para pejabat, bagaimana memanage dirinya agar tidak terjerumus dalam kasus-kasus seperti ini.

"Ada pakar hukum yang mengatakan bahwa kekuasaan itu memang dekat dengan korupsi. Memang seperti itu adanya, dan kita bisa melihat fenomena ini memang sering terjadi," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan, dalam konteks ini, seharusnya kepala daerah bisa mengambil contoh atas kejadian-kejadian sebelumnya. Sudah banyak pejabat, termasuk kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.