Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dinilai kontroversial dan sangat berlebihan. Pasalnya, dia menyinggung para purnawirawan TNI yang mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan Luhut memicu tanggapan keras dari sejumlah tokoh, termasuk pegiat media sosial Hisyam Mochtar.

Hisyam Mochtar mempertanyakan otoritas Luhut yang seolah-olah mengatur hak setiap warga negara, termasuk para purnawirawan, untuk tinggal dan menyuarakan pendapat di tanah airnya sendiri.

"Memang apa kapasitas dia melarang-larang orang tinggal di negaranya sendiri?" ujar Hisyam di X @HisyamMochtar, dikutip Kamis (8/5/2025).

Pernyataan Luhut sebelumnya sempat menuai kritik karena dianggap merendahkan suara para purnawirawan yang memiliki kekhawatiran terhadap dinamika politik nasional, terutama soal keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang tengah dihadapi bangsa.

Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior.

Nama-nama seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, serta Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan tercantum dalam dokumen tersebut.

Sementara itu, tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut tercantum dalam kolom "Mengetahui". Lembar tuntutan tersebut bertanggal Februari 2025.