18 hours ago
8
Data pembelian kendaraan.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penulis novel kenamaan, Tere Liye, memberikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang telah berjalan selama 17 bulan.
Melalui catatan berbasis data dan fakta, penulis novel "Teruslah Bodoh Jangan Pintar" ini menyoroti gaya hidup pemerintahan yang dinilai kontradiktif dengan kondisi ekonomi nasional.
Dalam keterangannya, Tere Liye menegaskan bahwa kritik yang sehat harus berpijak pada argumen yang kokoh, bukan serangan personal (ad hominem) atau narasi karangan. "Mengkritik tanpa data itu adalah perbuatan tercela," ujarnya tegas.
Rekor Mobilitas Internasional
Berdasarkan data yang dihimpun, dalam 17 bulan terakhir, Presiden tercatat sebagai kepala negara dengan intensitas perjalanan luar negeri tertinggi. Tere Liye memaparkan angka statistik yang cukup mengejutkan: dari setiap 5 hari masa jabatan, minimal 1 hari dihabiskan Presiden di luar negeri.
"Artinya, 22% waktunya habis di luar negeri. Jika tren ini berlanjut, angkanya akan menembus 25%. Dalam satu tahun, artinya tiga bulan Presiden tidak berada di dalam negeri," ungkapnya.
Ironi Belanja Kendaraan di Tengah Gunungan Utang
Selain masalah mobilitas, sorotan tertuju pada kebijakan pengadaan kendaraan bermotor. Tere Liye mencatat adanya ketimpangan antara janji kampanye mengenai penggunaan produk dalam negeri dengan realitas pengadaan saat ini.
Beberapa poin krusial yang diangkat meliputi:
- Impor Masif: Masuknya 105.000 unit mobil utuh dari India dan 21.000 unit motor merek China.
- Transparansi: Proses pengadaan dinilai dilakukan tanpa akuntabilitas yang memadai kepada publik.
- Urgensi Anggaran: Penggelontoran puluhan triliun rupiah di tengah ketidakjelasan urgensi, seperti pada proyek KMP yang efektivitas bisnisnya belum teruji.
Beban Utang dan Krisis Global
Kritik ini semakin menguat mengingat posisi fiskal Indonesia yang kian tertekan. Tercatat, utang Indonesia saat ini telah menyentuh angka Rp9.600 triliun. Dampaknya, sebesar 46% dari total penghasilan negara kini hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.
