8 hours ago
5
Ilustrasi WFH. (Gemini AI)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan satu hari Work From Home (WFH) setiap pekan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi krisis akibat konflik Timur Tengah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan karena pemerintah telah memiliki pengalaman dengan skema serupa saat pandemi COVID-19.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Pengalaman dan Mekanisme Pengawasan ASN Saat WFH
Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat digunakan untuk memonitor produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat bekerja dari rumah. Sistem ini mengharuskan pegawai untuk absen secara online, mengaktifkan GPS pada gawai mereka, dan menjaga agar handphone tetap menyala selama jam kerja.
"Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah, supaya nggak lari-lari ke mana ke mari yang nanti malah nambah BBM, dulu zaman COVID, mereka wajib untuk handphone-nya on," beber Tito.
"Setelah itu mereka mendaftar, jam 07.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, jalan-jalan, kan ketahuan gitu. Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai," tambahnya.
