10 hours ago
9
FAJAR.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada substansi, tetapi juga pada cara penyampaian yang jelas dan sistematis.
Ia mengkritik pembantu Presiden, khususnya Menteri dan juru bicara, yang dinilai belum mampu menerjemahkan dan menjelaskan kebijakan strategis secara optimal kepada publik.
Menurut Idrus, kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto sudah memiliki fondasi yang kuat dan prospektif, termasuk ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, narasi yang lemah menyebabkan kebijakan tersebut sering disalahpahami masyarakat.
Peran Penting Narasi dalam Kebijakan Pemerintah
Idrus menegaskan bahwa tanpa penjelasan yang utuh dan terbuka, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah.
"Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka," tuturnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya komunikasi yang konsisten dan kreatif dari para pembantu presiden.
"Jurubicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Jurubicara harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab," jelasnya.
Tekanan Global dan Tantangan Komunikasi Publik
Idrus juga menyoroti tekanan global yang semakin nyata, khususnya akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global, termasuk di ASEAN. Beberapa negara Asia Tenggara sudah mengambil langkah penghematan energi dan pengendalian distribusi BBM, bahkan Filipina menetapkan status darurat energi nasional.
