9 hours ago
8
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Rencana kebijakan efisiensi anggaran negara yang dikabarkan mulai berlaku pada April 2026 nanti.
Isu ini kemudian memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Sektor yang paling dibicarakan adalah sektor pendidikan.
Pendidikan menjadi sorotan utama, terutama setelah muncul wacana pembelajaran jarak jauh (online) kembali diterapkan serta fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelumnya.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan ini berpotensi mengulang situasi seperti masa pandemi COVID-19.
Di mana saat itu aktivitas belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan berbagai keterbatasan dalam bidang tersebut.
Salah satu suara kritik datang dari netizen dengan akun @ra_francess1111 yang menyoroti bahwa sektor pendidikan kerap menjadi “korban” dalam kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Sedih geng ya, pendidikan lagi pendidikan lagi yang selalu jadi korban. Ya siap-siap aja ya, karena pemerintah bakal ngambil kebijakan mulai April 2026 ini, anak-anak kembali sekolah secara online, ASN bekerja dari mana aja lah kayak jaman Covid,” ungkapnya dikutip Senin (23/3/2026).
Ia juga menilai kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap, namun tetap berdampak signifikan terhadap kualitas layanan publik.
“Tapi ini pelan, kayak luka dikasih bedak gitu, halus alasannya untuk menghemat APBN. Artinya mobilitas ditekan, anak-anak kembali ke layar, pelayanan masyarakat berisiko melambat,” lanjutnya.
Di sisi lain, kritik lain juga diarahkan pada sejumlah program pemerintah dengan anggaran besar yang dinilai tidak tersentuh evaluasi. Sebut saja program Makan Bergizi Program (MPG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Tapi di sisi lain, MPG gas terus bos dengan anggaran sebesar 335T dan Kopdes Merah Putih sebesar 60,57T tidak tersentuh,” imbuhnya.
Menurutnya, implementasi program tersebut di lapangan masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kualitas hingga distribusi yang kerap dikritik.
Banyak yang mengkritik soal banyak makanan yang tersisa, menunya tak sesuai standar gizi dan tidak merata disetiap daerah.
“Bagaimana MBG di lapangan, banyak makanan yang kebuang-buang, menunya tidak sesuai standar gizi dan bahkan distribusinya tidak merata di beberapa daerah, tapi tak tersentuh sama sekali kalau untuk berhemat,” kritiknya.
Ia pun mempertanyakan alasan di balik tidak adanya evaluasi terhadap program-program besar tersebut. Curiganya ada pihak yang mengambil permainan di dalamnya.
“Kenapa program raksasa seperti MPG dan Kopdes ini tidak dievaluasi, bos? Apa karena punya elit atau banyak pemain-pemain besar di dalamnya?,” sebutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi ketidakefisienan dalam skema pelaksanaan kebijakan jika sekolah kembali dilakukan secara daring, namun distribusi program makanan tetap dilakukan di sekolah.
“Konyolnya lagi, anak-anak belajar dari rumah atau secara online tapi ngambil makanan MBG nya di sekolah. Pertanyaannya, mereka jalan kaki kah ke sekolah? Tidak pakai kendaraan, tidak pakai BBM?,” tanyanya.
Disisi lain, program ini juga dikritik saat guru dan murid mengambil waktu libur untuk mengambil makanan MBG.
“Lucunya, guru sama murid ke sekolah cuma pergu ambil makanan,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait detail kebijakan yang dimaksud, termasuk apakah benar pembelajaran daring akan kembali diberlakukan secara luas sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran.
Namun demikian, wacana ini sudah memicu perdebatan publik, khususnya terkait prioritas belanja negara dan dampaknya terhadap sektor pendidikan serta pelayanan masyarakat secara umum. (Elva/Fajar).
