Potongan Tarif Ojol Dinilai Memberatkan Driver

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyerukan pembatasan potongan komisi yang dikenakan oleh perusahaan aplikator transportasi online. Menurutnya, batas maksimal potongan seharusnya tidak lebih dari 10 persen demi menjamin kesejahteraan jangka panjang para pengemudi dan keluarganya.

“Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Adian sebagai tanggapan atas keluhan para pengemudi ojek online (ojol) yang merasa terbebani oleh potongan yang saat ini bisa mencapai hingga 30 persen. Para driver berharap agar potongan dari pihak aplikator bisa ditekan dan diatur melalui regulasi resmi.

Dorongan Agar Regulasi Perlindungan Driver Segera Disahkan

Para pengemudi menuntut agar DPR bersama Pemerintah segera mengupayakan lahirnya aturan hukum yang mengikat. Dengan demikian, perusahaan aplikator tidak bisa sembarangan menetapkan besaran potongan yang memberatkan pengemudi.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi, Adian mengaku prihatin karena mulai ada pihak-pihak yang melemahkan semangat perjuangan ini.

“Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” tegasnya.

Imbas Potongan Komisi ke Kesejahteraan Jutaan Warga

Adian juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal pengemudi, tapi menyangkut nasib jutaan orang di Indonesia. Ia memperkirakan, jika potongan komisi aplikator bisa dibatasi hingga 10 persen, maka sekitar 20 juta jiwa akan merasakan peningkatan taraf hidup.

“Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?” kata Adian.

Meski menghadapi tantangan politik, Adian menyatakan tekadnya untuk terus mendorong kebijakan ini agar menjadi regulasi formal yang mengikat seluruh aplikator transportasi online.

“Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ujarnya. (*)