Revolusi Kendaraan Listrik Indonesia Tersandera Premanisme, Islah Bahrawi: Memalukan Negara Ini

3 hours ago 4
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana memberikan keterangan pers di Mesir, Sabtu (12/4/2025) (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden) Islah Bahrawi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan kritik pedas terhadap situasi terkini dalam ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.

Dikatakan Islah, revolusi kendaraan listrik yang digaungkan pemerintah kini justru tersandera oleh praktik-praktik premanisme.

"Sungguh memalukan. Negara ini seolah tak punya harga diri dan tidak menarik bagi investor," kata Islah di X @islah_bahrawi (5/5/2025).

Ia menyinggung bagaimana aksi-aksi liar dan intimidatif dapat menghambat investasi strategis di sektor energi hijau.

Islah menilai bahwa praktik premanisme yang merajalela tidak hanya mencoreng citra negara, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi upaya transformasi teknologi dan pembangunan ekonomi nasional berbasis energi terbarukan.

"Revolusi EV di Indonesia tersandera oleh masalah gangster preman," tegasnya.

Islah bilang, pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil tindakan nyata untuk membasmi praktik-praktik liar tersebut dari akar-akarnya.

"Perlu langkah nyata dari pemerintah dan suara tegas dari presiden agar premanisme dalam segala bentuknya segera dibabat habis," serunya.

Sebelumnya, ambisi Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik (EV) di Asia Tenggara terancam oleh bayang-bayang lama: premanisme.

Dua raksasa otomotif Asia, BYD asal Tiongkok dan VinFast dari Vietnam, dilaporkan menghadapi gangguan serius saat membangun fasilitas produksi di Tanah Air.

Mengutip laporan dari South China Morning Post (SCMP), kelompok-kelompok kejahatan terorganisir yang disebut sebagai penegak hukum misterius kini bukan hanya menjadi momok bagi pedagang kaki lima, tetapi juga bagi investor asing bernilai miliaran dolar.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Situasi Pemerintah | | | |