
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, merespons usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana membina siswa bermasalah melalui barak militer.
Menurut Luthfi, pihaknya tidak tertarik menerapkan pendekatan serupa dan menegaskan bahwa Jawa Tengah akan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku dalam menangani kenakalan pelajar.
"Silakan aja punya wacana, Jawa Tengah, ya Jawa Tengah. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya," kata Luthfi saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan memaksimalkan peran orang tua dan guru dalam membina siswa. Ia juga menyatakan bahwa semua sudah diatur dalam regulasi, sehingga tidak perlu membuat pendekatan baru yang tidak sesuai ketentuan.
"Sudah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang. Kita sih enggak usah, sesuai ketentuan saja," tegasnya.
Menurut Luthfi, jika siswa masih tergolong di bawah umur, pembinaan menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah. Namun jika pelanggaran dilakukan oleh anak yang cukup umur, maka penanganan hukum bisa diterapkan sebagai efek jera.
"Kalau di bawah umur masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada guru, kembalikan orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun, di atas itu ya pidana biar efek juga. Buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melanjutkan rencananya untuk memulai program pembinaan pelajar bermasalah di barak militer mulai Jumat, 2 Mei 2025.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: