Aliansi R2/R3 Curiga Ada Honorer Bodong, Faisol Mahardika Ungkap Data

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah honorer R2 dan R3 Jawa Timur yang diusulkan pemerintah setempat untuk diangkat menjadi Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, mengundang pertanyaan.

Betapa tidak, kalangan honorer menemukan adanya perbedaan data terkait jumlah honorer yang tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

Atas perbedaan data dimaksud, Ketum Aliansi R2/R3, Faisol Mahardika curiga adanya honorer bodong. Kecurigaan muncul setelah melihat data BKN pada 10 Juni 2025.

BKN mencatat jumlah honorer database sebanyak 20.985. Honorer yang lulus PPPK tahap 1 sebanyak 2019 orang. Yang diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu sebanyak 16 ribu orang.

Selanjutnya, untuk PPPK tahap 2 sebanyak 808 honorer database BKN yang akan dialihkan ke paruh waktu. Jadi, kata Faisol, jumlah honorer database BKN yang akan dijadikan PPPK paruh waktu tahap 1 dan 2 sebanyak 16.808.

"Nah, yang jadi masalah BKD provinsi Jawa Timur mengungkapkan jumlah honorer database BKN sekitar 28 ribu. Itu berarti ada selisih 8 ribuan," kata Faisol kepada dilansir JPNN, Minggu (15/6).

Selisih 8 ribuan, ujar Faisol, diambil dari mana orangnya. Jangan sampai BKD mengusulkan honorer bodong untuk diangkat PPPK paruh waktu. Sebab, sesuai KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 yang dialihkan ke PPPK paruh waktu adalah honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi penuh waktu.

Faisol menegaskan, BKD Jatim harus menjelaskan perbedaan data dengan BKN. Angka 8 ribuan honorer itu diambil dari mana.