1 day ago
8
Ilustrasi sekolah kedinasan (Foto: Istimewa)
Fajar.co.id, Jakarta -- Anggota Komisi X DPR RI fraksi partai Golkar, Juliyatmono, belum lama ini mengatakan perlu ada transformasi agar sekolah kedinasan tak menjadi lembaga yang ekslusif.
Dalam konteks ini, ia mengusulkan agar biaya kuliah sekolah kedinasan ditanggung mahasiswa/taruna secara mandiri. Juliyatmono juga mengusulkan agar lulusan sekolah kedinasan tidak otomatis menjadi CPNS setelah lulus.
"Memperlakukan sebagian anak bangsa (secara) khusus ini saya kira melahirkan korsa-korsa (semangat persatuan dan kesetiakawanan) yang kurang memperkokoh persatuan-kesatuan," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang disiarkan secara daring.
Merespons usulan tersebut, Kepala Satuan Penjaminan Mutu STMKG, Ahmad Fadlan S ST M Si mengatakan bahwa pihaknya selaku sekolah kedinasan di bawah pemerintah mengikuti regulasi pemerintah.
Kendati demikian, ia meminta calon peserta seleksi tidak khawatir dan tetap semangat untuk memilih sekolah kedinasan sebagai lanjutan dari proses pendidikannya. Ia menegaskan, lulusan sekolah kedinasan tetap memiliki keistimewaan untuk langsung bekerja di kementerian/lembaga atau instansi pemerintah lainnya.
Dalam konteks ini, lulusan STMKG akan bekerja atau ditempatkan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Sekolah kedinasan itu memiliki privilege di mana lulusannya itu nanti akan langsung ditempatkan atau bekerja, khususnya (lulusan) STMKG itu di BMKG. Jadi tidak perlu khawatir akan kerja di mana dan lainnya, begitu ya. Setelah lulus dari STMKG, akan bekerja di BMKG. Ini yang perlu, teman-teman; mungkin bisa fokuskan," ucapnya pada Webinar PTB STMKG 2025 di kanal YouTube STMKG Official, dikutip Kamis (24/7/2025).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
