3 weeks ago
44
Ilustrasi menu makanan di program makan bergizi gratis (MBG). (AJI PUTRA-JAWA POS RADAR MAGETAN)
Fajar.co.id, Jakarta -- Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengungkapkan, dari total 8.583 SPPG, hanya 34 yang telah memenuhi syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, dari 1.379 SPPG yang terdata, hanya 413 yang memiliki SOP. Dari jumlah tersebut, hanya 312 SPPG yang benar-benar sudah mengimplementasikannya.
Hanya saja, langkah pemerintah ingin mengebut sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggap bukan solusi.
Legislator dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengungkap, dugaan praktik jual beli sertifikasi yang disinyalir jadi akar persoalan munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan, keberadaan SLHS untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya formalitas dan tidak mencerminkan kondisi lapangan.
Ia mendorong agar pengelolaan MBG menempatkan orang-orang yang benar-benar ahli dan memiliki tanggung jawab di bidang pangan.
Diketahui, kasus keracunan MBG yang meledak dua bulan terakhir, Agustus–September 2025, rata-rata terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru yang diisi oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3.
SPPI merupakan program inisiatif Kemhan dan Unhan untuk mencetak lulusan yang bakal bertugas sebagai Kepala SPPG dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Proses pendidikan SPPI batch 3 yang diikuti 30.000 orang dikebut jadi hanya 3 bulan, berbeda dengan SPPI batch 1 (937 peserta) yang mencapai 8 bulan, dan SPPI batch 2 (1.063 peserta) yang makan waktu 6 bulan.
Masa pendidikan SPPI batch 3 yang dipercepat membuat pemahaman peserta terkait pengelolaan dapur lebih minim. (bs-sam/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
