Pertanyakan Kasus Penyelundupan 5 Juta Ton Bijih Nikel hingga Bisnis Ilegal Izin Tambang, Gigin Sentil Kubu Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto mempertanyakan kabar penyelundupan 5 juta ton nikel.

Gigin mempertanyakan hal ini ditengah ramainya pembahasan isu-isu nasional lainnya. Hal itu diungkapkan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

Dimana penyelundupan ini melibatkan beberapa nama pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dan Guberbur Sumatra Utara, Bobby Nasution.

“Halo bagaimana kabar penyelundupan 5 juta ton nikel mentah ke Cina yang menyebut nama Menko Airlangga Hartarto dan Gubsu Bobby Nasution,” tulisnya dikutip Senin (21/7/2025).

Selain itu, ia juga menyebut adanya keterlibatan dari menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dan yang lainnya ada keterlibatan dari tambang emas di Papua yang dikaitkan ke Luhut Binsar Pandjaitan.

“Bisnis ilegal ijin tambang yang menyangkut menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan tambang emas di Papua yang terkait Luhut,” tuturnya.

Gigin pun mempertanyakan peran dari Presiden Prabowo Subianto menyikapi permasalahan ini.

“Pak Prabowo kemana aja?,” terangnya.

Diketahui, dugaan penyelundupan bijih nikel ke China sebanyak 5,3 juta ton periode 1 Januari 2020-Juni 2022 masih macet di KPK.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya ekspor bijih nikel selama 2020-2023. Namun, berdasarkan data Bea Cukai China, negeri Tirai Bambu itu mengimpor bijih nikel asal Indonesia sebesar 3,4 juta ton (2020); 0,8 juta ton (2021) dan 1,1 juta ton (2022).

Jumlah ini dianggap ilegal karena sejak Januari 2020 pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel untuk mendukung kebijakan hilirisasi.