4 days ago
20
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kiri), Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban (kiri), dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat (kanan) menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/pri. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
FAJAR.CO.ID,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara langsung menanggapi keluhan para buruh terkait pengenaan pajak terhadap gaji pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya akan mengkaji ulang kebijakan pajak yang dirasakan membebani pekerja dengan penghasilan rendah.
“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” ujar Presiden yang langsung disambut tepuk tangan massa buruh.
Meski demikian, Presiden menyebut pungutan pajak tetap diperlukan dalam jumlah wajar.
“Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya. Kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” tambahnya dengan gaya khasnya.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Akan Dibentuk
Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai wadah strategis untuk menampung aspirasi dan menyusun rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh, dan memberi nasihat kepada Presiden (tentang) mana undang-undang yang gak beres, mana regulasi yang gak bener, dan segera akan kita perbaiki,” jelasnya.
Dewan ini nantinya akan terdiri dari tokoh dan pemimpin serikat buruh dari seluruh Indonesia.
Tuntutan Buruh Disampaikan Langsung
Dalam momen May Day 2025 tersebut, sejumlah pemimpin konfederasi serikat buruh turut naik ke panggung untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada Presiden. Di antara tuntutan yang disuarakan:
- Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
- Ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan
- Penghapusan sistem outsourcing
- Revisi regulasi yang merujuk pada UU Cipta Kerja
Tokoh-tokoh buruh yang hadir antara lain Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI), Said Iqbal (Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh), Jumhur Hidayat (Ketua Umum KSPSI Pembaruan), serta Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI). (*)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
