Bukan Hanya Politisi, Transparency International Temukan Puluhan APH dan Militer Jadi Komisaris BUMN

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Transparency International Indonesia (TI Indonesia) meluncurkan hasil risetnya. Terkait komposisi komisaris BUMN yang banyak dari kalangan politisi.

TI Indonesia mencurigai BUMN dijadikan tempat menampung politisi dan relawan politik. TI Indonesia menyebutnya sebagai politically exposed persons (PEPs).

Riset tersebut dilakukan terhadap 119 perusahaan yang terdiri atas 59 induk BUMN dan 60 anak usaha BUMN. Tercantum dalam Laporan Keuangan Gabungan BUMN Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN.

Bukan hanya politisi, terdapat juga puluhan alat pengak hukum (APH) dan militer yang menjabat sebagai komisaris BUMN.

Total, ada 562 jabatan komisaris. Berikut ini daftar latar belakangnya:

Berikut daftar dari isi tabel tersebut tanpa menggunakan format tabel:

1. Birokrat: 174
2. Politisi: 165
3. Profesional: 133
4. Akademisi: 15
5. Ormas: 10
6. Aparat penegak hukum: 29
7. Militer: 35
8. Mantan pejabat negara: 1

Komposisi ini memperlihatkan bahwa komisaris dengan latar belakang birokrat dan politisi sangat dominan di BUMN (60%).

Jika melihat sebaran berdasarkan perusahaan induk (holding) dan anak usahanya, maka komposisi birokrat dan politisi sangat dominan di induk usaha BUMN dengan komposisi 37,8% (birokrat) dan 31,3% (politisi).

Sedangkan di anak usaha BUMN, jika digabungkan antara birokrat dan politisi persentasenya mencapai 51,9%  jauh diatas komisaris dengan latar belakang profesional sebanyak 32,1%.

Kategori politisi ini terdiri dari kader atau anggota partai politik dan kelompok relawan politik. Hasilnya dari 165 kursi, 104 diantaranya diduduki oleh anggota partai politik dan 61 kursi diperuntukkan bagi relawan politik.