1 week ago
15
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penerapan program Makan Bergizi Gratis di SMPN 11 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). (ANTARA/HO-Setwapre)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat empat permasalahan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertama, pengelolaan anggaran yang diduga sarat kecurangan.
"Belakangan terungkap dugaan penggelapan dalam penyaluran anggaran MBG. Mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa tutup lantaran merugi hampir Rp 1 milyar. Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan MBN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Padahal, mitra dapur tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025," ujar Peneliti ICW dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (28/4/2025).
Temuan itu, kata ICW, menambah rentetan masalah pengelolaan anggaran.
Di Sumenep, Madura, petugas dapur MBG berhenti bekerja karena beban kerja dan besaran upah. Laporan di beberapa lokasi juga mengungkap dugaan monopoli pembelian peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Masalah-masalah itu sekaligus menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan dalam proyek MBG. Bukan tidak mungkin hal serupa meluas terjadi di berbagai tempat lainnya," ungkapnya.
Kedua, penyaluran anggaran proyek MBG diduga melanggar peraturan. Anggaran MBG disalurkan melalui skema bantuan pemerintah.
Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
Mengacu pada peraturan tersebut, anggaran MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra BGN.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
