Kementerian BUMN Resmi Ditiadakan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dengan disahkannya RUU ini, status Kementerian BUMN resmi berganti menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Perubahan tersebut membuat jumlah kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkurang dari 49 menjadi 48.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Setelah laporan hasil rapat tingkat I dibacakan Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Dasco meminta persetujuan seluruh fraksi.

“Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco, dikutip kanal YouTube DPR RI, Jumat (3/10/2025).

Serempak, para anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. “Setuju,” jawab mereka.

Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi VI DPR sudah sepakat membawa RUU ini ke paripurna. Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menyebut ada 84 pasal yang mengalami perubahan dalam revisi kali ini.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan BP BUMN akan bertindak sebagai regulator, sementara fungsi operasional tetap berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.