Komisaris BUMN Diisi Politisi, Herwin Sudikta: Ini Bukan Profesional, tapi Komisi Suara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons fenomena ratusan jabatan komisaris di BUMN yang diisi oleh kalangan politisi.

Dikatakan Herwin, posisi komisaris seharusnya ditempati oleh sosok profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha BUMN tersebut.

“Komisaris BUMN seharusnya diisi profesional, punya kompetensi sesuai dengan bidang usaha BUMN itu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (3/10/2025).

Herwin menegaskan, jika jabatan strategis itu hanya diberikan kepada politisi tanpa kemampuan manajerial, maka peran komisaris berubah hanya sebatas simbol politik.

“Kalau isinya politisi tukang orasi tanpa kompetensi, itu namanya bukan komisaris tapi komisi suara,” sindirnya.

Bukan hanya itu, Herwin juga menyoroti praktik rangkap jabatan yang masih terjadi di tubuh BUMN.

“Apalagi kalau rangkap jabatan, udah kayak paket hemat. Satu orang, dua gaji, nol prestasi,” tegasnya.

Sebelumnya, praktik penempatan politisi dan orang dekat kekuasaan di jajaran komisaris BUMN dinilai masih marak.

Sejak satu dekade terakhir, kursi komisaris perusahaan pelat merah kerap menjadi bancakan untuk mereka yang memiliki kedekatan politik.

Transparency International (TI) Indonesia dalam diskusi daring bertajuk “Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN” pada Selasa (30/9/2025) membeberkan data yang mengejutkan.

Dari total 562 jabatan komisaris, tercatat 165 kursi ditempati oleh politisi.

Lebih jauh, TI Indonesia menyoroti bahwa separuh dari jumlah tersebut berlatar belakang kader Partai Gerindra.