2 weeks ago
33
Prabowo-Gibran
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Hampir genap satu tahun menjabat, pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat telah beberapa kali melakukan blunder dalam hal komunikasi publik. Persoalan ini seolah menjadi medan ranjau bagi pemerintah.
Pakar komunikasi publik dan strategi media, dari Fisipol UGM, Prof. Nyarwi Ahmad menilai akar masalah krisis komunikasi ini terletak pada kegagalan pejabat dalam membedakan antara komunikasi yang bersifat persuasif dan yang cenderung berujung pada pemaksaan.
Sejak sepuluh bulan lalu, alih-alih meredakan kekhawatiran, beberapa kali pernyataan pejabat negara cenderung menjadi detonator kontroversi. Pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, ambigu, dan terkesan tidak sensitif ini menunjukkan adanya krisis dalam pengelolaan pesan elite politik, serta mempertanyakan seberapa jauh kecermatan berbahasa diutamakan dalam lingkaran kekuasaan.
"Jadi pemaksaan berbeda dengan persuasi,” kata Nyarwi dikutip pada Sabtu (4/10/2025).
Nyarwi menjelaskan bahwa persuasi sejatinya adalah proses dialogis yang didukung data dan rasionalitas. Persuasi dilakukan dengan menyampaikan pendapat dengan data, bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku, serta mengajak publik untuk mendiskusikan nilai-nilai yang dianggap perlu untuk mendapat pemahaman baru yang dapat diterima bersama.
Berlawanan dengan prinsip tersebut, Nyarwi menilai tindakan elite politik yang kerap kontroversial sebagai pemaksaan seseorang dengan tidak demokratis.
Ia kemudian memberikan contoh menteri yang membalas kritik publik dengan ujaran “kabur ajalah, kalau bisa tidak usah kembali”. Ia menilai perilaku ini sebagai cerminan komunikasi pejabat yang defensif.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
