14 hours ago
8
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, merespons laporan terhadap Bos Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang dilayangkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (4/3/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan markup anggaran bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut memicu keracunan massal anak-anak di sejumlah daerah.
Ferdinand menyebut bahwa isu dugaan penyimpangan anggaran dalam program tersebut sebenarnya sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak.
“Banyak pihak yang berbicara soal dugaan korupsi dan kolusi di program MBG ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (6/3/2026).
Sikap Aparat Penegak Hukum
Namun menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan tersebut.
Ia menduga sikap tersebut berkaitan dengan posisi MBG sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi kak selama ini tidak ada aparat penegak hukum yang mau menelisik anggaran di MBG,” ucapnya.
“Karena mungkin semuanya agak sungkan, ini adalah program utama, program pilihan pak Prabowo,” lanjutnya.
Program Harus Dikawal
Ferdinand menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya justru hadir untuk memastikan program sosial tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.
“Jadi aparat penegak hukum tampaknya enggan masuk ke sektor MBG ini,” Ferdinand menuturkan.
“Padahal seharusnya aparat penegak hukum itu fokus ke MBG,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan anggaran.
