Dampak Kebijakan Diskon Tiket Pesawat Musiman Dinilai Tak Selesaikan Masalah Tarif Mahal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti kebijakan diskon tiket pesawat yang sering muncul menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026 sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar permasalahan mahalnya tarif penerbangan di Indonesia.

Lasarus menegaskan bahwa tingginya harga tiket pesawat bukan hanya akibat kebijakan maskapai, melainkan juga struktur kebijakan pemerintah yang masih membebani industri dan masyarakat pengguna jasa penerbangan.

Legislator PDI Perjuangan dari Kalimantan Barat ini memaparkan tiga faktor utama yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lain. Pertama, harga avtur yang masih tergolong tinggi dan dikenakan pajak, padahal avtur merupakan komponen utama operasional penerbangan yang seharusnya mendapat insentif.

Kedua, transportasi udara masih dikategorikan sebagai barang mewah sehingga tiket pesawat dikenakan pajak barang mewah. Lasarus menilai klasifikasi ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas udara.

"Bila pesawat masih dianggap barang mewah, jangan heran tiketnya mahal. Padahal bagi masyarakat di banyak daerah, pesawat adalah satu-satunya akses mobilitas," jelasnya.

Ketiga, pajak dan bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi turut membebani biaya operasional maskapai dan akhirnya diteruskan kepada penumpang dalam bentuk tarif yang lebih mahal.

Lasarus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah struktural seperti memangkas pajak avtur, menghapus pajak barang mewah pada tiket pesawat, serta menurunkan bea masuk suku cadang pesawat.

"Dampaknya langsung ke harga tiket dan bukan diskon sesaat," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut dia, kebijakan pemerintah selama ini cenderung parsial dan reaktif, muncul hanya pada momentum besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru tanpa melakukan reformasi permanen yang memperbaiki struktur biaya industri penerbangan.

"Jangan hanya ramai saat Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (zak/fajar)