Fit and Proper Test Calon BS LPS, DPR Soroti Pemahaman UU P2SK sebagai Kunci Pengawasan dan Penanganan Bank Bermasalah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bagi calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).

Penekanan tersebut mengemuka dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI terhadap calon BS LPS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dalam proses tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa secara khusus menyoroti pemahaman salah satu calon anggota BS LPS, Intan Nur Rahmawati, mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Supervisi sebagaimana diatur dalam UU P2SK.

Menurutnya, Badan Supervisi LPS memegang peran strategis dalam struktur pengawasan keuangan nasional, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

“Kalau seandainya Ibu Intan nanti diputuskan oleh Komisi XI dan terpilih menjadi Anggota Badan Supervisi LPS, apa sebenarnya tugas pokok dan fungsinya sesuai UU P2SK? Di pasal berapa itu diatur? Ini penting untuk saya tanyakan,” ujar Musthofa dalam rapat uji kelayakan yang digelar di Ruang Nusantara I, Kamis (5/2/2026).

Musthofa menegaskan bahwa penguasaan terhadap dasar hukum bukan sekadar aspek administratif dalam seleksi pejabat publik. Lebih dari itu, pemahaman menyeluruh terhadap mandat UU P2SK menjadi fondasi utama agar BS LPS mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, khususnya ketika sektor keuangan menghadapi tekanan atau potensi krisis.

Ia menilai, dalam kondisi sistem keuangan yang semakin kompleks dan terintegrasi, Badan Supervisi LPS dituntut untuk memiliki kapasitas pengawasan yang kuat, berbasis regulasi yang jelas, dan selaras dengan kerangka besar stabilitas sistem keuangan nasional. Karena itu, setiap calon anggota BS LPS harus benar-benar memahami ruang lingkup kewenangan, batasan tugas, serta mekanisme kerja yang diatur undang-undang.