Golkar Bicara Gaza: Bebas Aktif Prabowo Mengalir, Tapi Tak Hanyut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) memicu perdebatan publik. Di tengah kritik dan kekhawatiran soal dominasi kekuatan besar, dukungan politik justru menguat dari kalangan elite nasional.

Elite Partai Golkar menilai langkah Prabowo bukan sekadar manuver diplomatik, melainkan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri, Idrus Marham, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang dan selaras dengan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

“Bung Bahlil Lahadalia meyakini Presiden Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan strategis, bukan reaktif,” ujar Idrus.

Bela Palestina Bukan Sikap Reaktif

Idrus menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak bisa dipandang sebagai langkah pragmatis jangka pendek. Menurutnya, sikap Indonesia membela Palestina adalah mandat konstitusional.

Ia merujuk langsung pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan keadilan, serta kewajiban Indonesia untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

“Politik luar negeri Indonesia itu aktif dan berpihak pada nilai. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas: kita tidak netral terhadap penjajahan,” tegas Idrus.

Bebas Aktif: Mengalir, Tapi Tidak Hanyut

Menanggapi kekhawatiran bahwa Indonesia akan terseret kepentingan negara besar, Idrus menepis anggapan tersebut. Ia menyebut prinsip bebas aktif justru memungkinkan Indonesia hadir di berbagai forum global tanpa kehilangan arah.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” katanya.

Menurut Idrus, pendekatan diplomasi Indonesia di era Prabowo bersifat aktif, dinamis, dan ofensif secara moral, bukan pasif apalagi defensif. Semua negara diposisikan sebagai mitra, bukan musuh, dalam rangka memperjuangkan isu kemanusiaan dan perdamaian global.

Indonesia Jadi Kekuatan Penyeimbang

Dewan Perdamaian Gaza sendiri bertujuan mengawasi dan mengimplementasikan 20 poin Rencana Perdamaian Gaza, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi wilayah konflik.Meski Dewan ini dipimpin Amerika Serikat, Indonesia menilai kehadirannya justru penting agar suara negara-negara Muslim dan dunia berkembang tetap terdengar.

Tanpa keterlibatan aktif, Indonesia berisiko tersingkir dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan Palestina.

“Indonesia berpeluang memainkan peran kualitatif sebagai kekuatan penyeimbang, agar keputusan BoP tidak menjadi monolog satu blok,” jelas Idrus.

Indonesia disebut berpotensi berada dalam satu poros bersama negara-negara Muslim berpengaruh seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar, untuk memastikan kebijakan Dewan tetap berpihak pada kemerdekaan Palestina.

Komitmen Nyata, Bukan Simbolik