Libur Panjang Nyepi–Lebaran 2026, ASN Ternyata Tetap Masuk Kerja: Ini Skema Pemerintah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Libur panjang Nyepi dan Idulfitri 2026 tak sepenuhnya berarti Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa beristirahat total. Pemerintah memastikan ASN tetap bekerja, meski dengan skema khusus selama periode libur nasional dan cuti bersama.

Kebijakan ini diterapkan agar pelayanan publik tetap berjalan, terutama di tengah lonjakan aktivitas masyarakat saat mudik dan libur Lebaran.

Alih-alih menambah hari libur, pemerintah memilih menerapkan pola kerja fleksibel bagi ASN.

ASN Tak Libur Penuh, Ini Alasannya

Pemerintah menilai periode libur panjang Nyepi dan Lebaran berpotensi menimbulkan gangguan layanan publik jika seluruh ASN diliburkan.

Beberapa sektor yang dinilai krusial, seperti:

• layanan kesehatan,
• transportasi,
• keamanan,
• serta layanan administrasi strategis,

harus tetap beroperasi meski masyarakat sedang libur panjang.

Karena itu, ASN tidak diliburkan total, melainkan tetap bekerja dengan pengaturan khusus.

Skema Kerja Fleksibel, Bukan Tambahan Libur

Melalui kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA), ASN tetap menjalankan tugas kedinasan, tetapi dengan pola kerja yang lebih lentur.

Skema ini memungkinkan ASN:

• bekerja dari rumah (WFH),
• bekerja dari kantor (WFO), atau
• kombinasi keduanya,

sesuai kebutuhan instansi masing-masing.

Pemerintah menegaskan, FWA bukan cuti tambahan dan tidak menghapus kewajiban kerja ASN.

Jadwal ASN yang Tetap Bekerja

Skema kerja fleksibel ini diterapkan pada:

• 16–17 Maret 2026 (menjelang Nyepi)
• 25–27 Maret 2026 (setelah Idulfitri)

Pada periode tersebut, ASN tetap tercatat bekerja meski tidak seluruhnya hadir secara fisik di kantor.

Pemerintah: Pelayanan Publik Tak Boleh Lumpuh

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan kebijakan ini diambil agar negara tetap hadir melayani masyarakat, khususnya di masa libur panjang yang rawan kepadatan dan gangguan layanan.

“Fleksibilitas kerja ini bukan berarti ASN libur, tetapi bentuk penyesuaian agar pelayanan publik tetap optimal,” tegas Menteri Rini.