Menilik Gaya Kepala Daerah di Sulsel dari Mobil Dinas

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kepala daerah di Indonesia punya hak istimewa mendapat fasilitas mobil dinas. Bagaimana kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) menggunakan keistimewaan itu?

Pengadaan mobil dinas berasal dari uang rakyat atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya, agar mobilitas orang nomor satu di daerah tersebut bisa lebih mudah.

Jika mobilitas mudah, diharapkan kepala daerah bisa bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Dasar pikirnya, dari rakyat untuk rakyat.

Pengadaan mobil dinas kepala daerah juga tak sembarang. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006.

Aturan tersebut memang tidak detail. Tak menyebut langsung batas maksimal harga mobil dinas bagi kepala daerah.

Beleid itu hanya mengatur kapasitas mesinnya saja. Misalnya untuk gubernur, jika menggunakan mobil sedan berkapasitas mesin maksimal 3.000 cubical centimeter (cc) dan jip 4.200 cc.

Kalau bupati atau wali kota lain lagi. Kapasitas mesinnya maksimal 2.500 cc untuk sedan. Jika mobil dinasnya jip, maksimal 3.200 cc.

Meski kepala daerah tidak diberi batas maksimal untuk harga mobil dinasnya, pada praktiknya mereka ditekankan tidak mubazir. Sesuai kebutuhan saja.

Apalagi, kini pemerintah menggembar-gemborkan efisiensi anggaran. Klaim Menteri Dalam Negeri (Mendagri), anggaran perjalanan dinas dipangkas.

Tapi, bagaimana dengan mobil dinas?

Di antara 24 kepala daerah kabupaten/kota di Sulsel, paling banyak menggunakan Toyota Alphard. Jumlahnya 11 kepala daerah, harga Alphard beragam, mulai Rp1,1 miliar sampai Rp1,7 miliar.

Sementara tipe seperti Pajero Sport, Hyundai Ioniq, BYD Denza, dan Lexus LM paling tidak populer. Masing-masing hanya satu unit.

Tipe mobil paling murah, Yakni Toyota Fortuner Rp600 juta, disusul Hyundai Ioniq 5.

Selain pengadaannya dibiayai rakyat. Operasional mobiitas ini juga berasal dari pajak rakyat, mulai bensin, pajak tahunan, bayar tol, hingga parkir.

Lalu, bagaimana dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah-daerah di Sulsel ini? Apakah tajirnya sesuai ‘gaya’?

Kota Makassar jadi daerah yang paling tajir. PAD ibu kota Sulsel ini mencapai Rp2,3 triliun. Satu-satunya daerah di Sulsel yang memiliki PAD mencapai triliunan rupiah.

Paling rendah Toraja Utara. Kabupaten yang mengandalkan pariwisata sebagai pendongkrak PAD itu hanya menargetkan Rp8,6 miliar.

Jika dibandingkan target PAD dengan kisaran harga mobil dinas kepala daerah di Sulsel, terlihat angka yang timpang. Rasio tertinggi Toraja Utara, di angka 1,40 persen. PAD hanya Rp86 miliar, tapi harga mobil bupati sekitar Rp1,2 miliar.

Rasio paling rendah Makassar, hanya 0,03 persen. Meskipun memiliki PAD tembus Rp2,3 triliun, tapi harga mobil dinas wali kotanya cuma sekitar Rp700 juta.

(Arya/Fajar)