Menteri PU Didorong Prioritaskan Usulan Wakil Rakyat, Hamka B Kady: Contohnya Irigasi di Sulsel

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Program Kementerian PU tahun Anggaran 2026 didorong tetap mengutamakan aspirasi masyarakat, khususnya pada pengembangan sistem irigasi, sanitasi, air minum, serta penambahan alokasi anggaran infrastruktur di daerah.

Hal ini dinilai penting sebagai respons atas berkurangnya kapasitas anggaran infrastruktur di tingkat pemerintah daerah.

Komisi V DPR RI mencatat bahwa pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2026 sebesar Rp118,50 triliun.

Dengan alokasi tersebut, Komisi V DPR RI memandang perlu memperoleh penjelasan mengenai strategi pemanfaatan anggaran dalam mendukung capaian prioritas nasional serta sebagaimana telah disampaikan pada rapat-rapat sebelumnya.

Pandangan ini tercetus dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Kementerian PU yang dihadiri langsung Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Rabu (4/2/2026). Rapat tersebut membahas terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2025, sekaligus program kerja tahun anggaran 2026.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menyoroti struktur anggaran yang disampaikan oleh Kementrian PU, ada mandatory dari Presiden yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Tapi, dengan catatan, Kementrian PU harus mempertimbangkan bahwa usulan anggota DPR adalah mandatory kedua, termasuk kunjungan-kunjungan spesifik.

"Usulan anggota dewan ada di dalam undang-undang. Karena itu, jangan sampai tidak diperhatikan karena adanya mandatory tadi. Karena ini kan mengurangi anggaran pokok kita," ujar Hamka B Kady.

Legislator Partai Golkar dari Sulawesi Selatan ini menuturkan, usulan anggota DPR merupakan kewajiban kedua yang harus dilaksanakan oleh Kementrian PU.