9 hours ago
5
FAJAR.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengingatkan perlunya peninjauan ulang aturan pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pimpinan lembaga tinggi negara yang saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Permintaan ini muncul dalam sidang uji materi yang menyoroti ketidakadilan dan potensi beban anggaran negara akibat skema pensiun yang berlaku seumur hidup bagi mantan anggota DPR.
Ketidakadilan Skema Pensiun DPR
Para pemohon uji materi dan sejumlah ahli menilai bahwa sistem pensiun bagi anggota DPR tidak mencerminkan rasa keadilan sosial. Mereka menyoroti fakta bahwa seorang anggota DPR bisa menerima uang pensiun meski hanya menjabat satu periode selama lima tahun, berbeda dengan pekerja pada umumnya yang harus bekerja puluhan tahun untuk memperoleh hak pensiun.
Lebih lanjut, aturan yang berlaku saat ini berasal dari regulasi lama yang dibuat puluhan tahun lalu sehingga kurang relevan dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan negara saat ini.
Beban Anggaran Negara yang Meningkat
Selain aspek keadilan, MK juga menyoroti potensi beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat skema pensiun yang diberikan seumur hidup. Jika jumlah mantan anggota DPR yang menerima pensiun terus bertambah setiap periode, hal ini dapat menambah tekanan pada keuangan negara.
Perdebatan Sengit Antara Pemohon dan Pemerintah
Dalam persidangan, pemohon menegaskan bahwa jabatan politik seperti anggota DPR bersifat sementara dan tidak seharusnya diberikan hak pensiun seperti pegawai yang bekerja dalam jangka waktu panjang.
Namun, pemerintah dan DPR berargumen bahwa pensiun merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian pejabat publik selama menjalankan tugas negara dan merupakan kewenangan pembuat undang-undang dalam menetapkan sistem hak keuangan pejabat negara.
