9 hours ago
6
Mardani Ali Sera
FAJAR.CO.ID - Operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali menjerat kepala daerah, kali ini Bupati Rejang Lebong, memicu sorotan tajam dari DPR RI terkait lemahnya sistem pengawasan di pemerintahan daerah. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menilai peristiwa ini sebagai "bencana" yang menunjukkan kondisi darurat dalam tata kelola pemerintahan daerah.
"Ini bencana dan semua harus bertanggung jawab, kondisinya sudah darurat. Apresiasi KPK yang tekun menegakkan aturan," katanya dalam pernyataan di media sosial pada Rabu (11/3/2026).
Dua Titik Rawan Korupsi Kepala Daerah
Mardani mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatannya, ada dua sektor utama yang sering menjadi sumber praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, yaitu kontrak kerja pengadaan proyek dan promosi jabatan di birokrasi daerah.
"Selama ini saya melihat, titik korupsi kepala daerah seringkali menyasar kontrak kerja pengadaan hingga promosi jabatan. Keduanya mesti dibuat transparan," jelasnya. Ia menegaskan bahwa transparansi di dua bidang tersebut merupakan kunci penting untuk menutup celah korupsi yang selama ini terjadi.
Desakan DPR dan Kemendagri untuk Evaluasi Menyeluruh
Menanggapi kasus OTT tersebut, Mardani meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak tinggal diam. Ia mendorong Komisi II DPR RI bersama Kemendagri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kepala daerah demi mencegah terulangnya kasus serupa.
"Komisi II bersama Kemendagri mesti mengevaluasi mendalam operasi tangkap tangan ini," pungkasnya.
Faktor Penyebab dan Pentingnya Penindakan KPK
Kasus OTT kepala daerah yang terus berulang di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti tingginya biaya politik saat pemilihan kepala daerah, lemahnya pengawasan internal di pemerintahan daerah, serta besarnya nilai proyek pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut menjadikan sektor pengadaan proyek dan mutasi jabatan sebagai titik rawan korupsi.
