8 hours ago
10
Ilustrasi ruang udara Indonesia
FAJAR.CO.ID, JAKARTA Wacana pemberian akses penerbangan tanpa batas (blanket overflight clearance) bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia menuai sorotan tajam. Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, langkah ini memiliki dua implikasi serius yang patut diwaspadai.
Pertama, kebijakan tersebut berpotensi memicu persepsi tentang tergerusnya kedaulatan dan kendali Indonesia atas ruang udaranya sendiri.
"Pemberian akses blanket tentu dapat menggerus kontrol kita terhadap ruang udara nasional yang selama ini telah berjalan," ujar Anton melalui pesan singkat pada Senin (13/4).
Ia menambahkan, pembaruan akses penerbangan bagi AS juga bisa dimanfaatkan untuk memanaskan suhu politik dalam negeri. Apalagi, selama ini TNI selalu mewajibkan setiap negara asing yang melintasi ruang udara Indonesia untuk mengantongi izin terlebih dahulu. "Ambiguitas dalam skala operasional juga berpeluang terjadi," tegasnya.
Implikasi kedua, menurut Anton, adalah potensi memicu provokasi terhadap China di kawasan. Jika Jakarta benar-benar memberikan akses blanket kepada Washington, maka China dapat menganggap Indonesia cenderung memihak kepada AS. "Tentu langkah ini bisa dinilai sebagai sikap Indonesia yang lebih pro-AS ketimbang pro-Tiongkok," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan serupa dapat menimbulkan persepsi terjadinya degradasi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang Indonesia. "Kondisi ini juga berisiko mendorong negara-negara besar lain, seperti China dan Rusia, untuk menuntut kerja sama serupa," imbuhnya.
