2 hours ago
3
Erwin Sodding
FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026 akan mengalami penyesuaian sebesar 20 persen, bukan penambahan seperti yang sempat dipersepsikan oleh sebagian pihak. Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kesehatan fiskal daerah dan menyesuaikan regulasi nasional.
Pengaruh Kebijakan Pusat terhadap Belanja Pegawai Daerah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027. Saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel masih berkisar antara 31 hingga 32 persen.
"Saat ini porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel masih di angka 31 sampai 32 persen. Padahal pemerintah pusat menargetkan pada 2027 tidak boleh melebihi 30 persen," jelas Erwin saat ditemui pada Selasa (17/2/2026).
Penataan Fiskal dan Perlindungan Hak ASN
Erwin menegaskan bahwa penyesuaian TPP ini tidak akan menyentuh hak wajib ASN seperti gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya. Penataan hanya berlaku pada komponen tambahan penghasilan yang bersifat tidak wajib, yakni TPP.
"Kami pastikan gaji pokok ASN tetap aman. Yang disesuaikan hanya komponen tambahan seperti TPP. Ini bagian dari penataan fiskal agar keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan," katanya.
Langkah Preventif untuk Keuangan Daerah
Lebih lanjut, Erwin berharap kebijakan ini menjadi langkah preventif agar pengelolaan keuangan daerah tetap stabil dan tidak mengalami defisit. Hal ini juga penting agar pemerintah daerah tetap mampu mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan.
"Penyesuaian sebesar 20 persen pada TPP ASN Sulsel tahun 2026 sesuai dengan kondisi fiskal daerah dan kebijakan nasional," pungkasnya menegaskan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
