4 hours ago
6
Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dengan menggunakan moda transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Rabu (13/9) (ANTARA/HO-Biro Pers Muchlis Jr)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri dugaan markup anggaran terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurutnya, indikasi markup sangat jelas dengan adanya perbedaan signifikan antara China dan Indonesia dalam pembangunan KCJB. Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta dolar AS per km.
Anthony menilai, kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta dolar per km.
“Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” ujar Anthony, dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Senin (27/10).
Anthony menyatakan dugaan markup makin kuat, karena proses evaluasi proyek sepanjang 142,3 km tersebut sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu, sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang publik.
“Markup ini sangat kasar dan sangat serakahnomics. Karena, data investasi Proyek Kereta Cepat di dunia sangat transparan dan dapat diketahui oleh siapapun dengan mudah,” tegasnya.
Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi polemik. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB sejatinya muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
