Berpolemik, Jokowi Klaim Pembangunan Kereta Cepat Berdampak Baik Bagi Masyarakat

FAJAR. CO.ID, JAKARTA - Polemik kereta Woosh yang disebut mengalami kerugian disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo.

Jokowi diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pembangunan Woosh ini.

Apalagi polemik semakin memuncak saat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak untuk membayar utang Woosh menggunakan dana APBN.

Tidak sekedar soal utang, Jokowi menilai pembangunan Woosh ini justru berdampak baik bagi masayarakat bahkan lingkungan.

Jokowi menyebut keuntungan Woosh ini ada pada bidang sosial bukan hanya sekedar materi.

Dia menyebut dengan adanya Woosh akan meningkatkan produktivitas masyarakat karena tidak perlu bermacet-macetan di jalan.

Selain itu, alan berdampak pada lingkungan yakni mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi yang diakibatkan dari kendaraan yang digunakan oleh pribadi.

 “Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang,” jelasnya dikutip Threads Selasa (28/10/2025).

“Waktu tempuh yang bisa lebih cepat, disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” sambungnya.

Jokowi menolak jika hal tersebut disebut kerugian. Menurutnya ini adalah investasi yang bisa didapat dari subsidi.

“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu,” terangnya.