10 hours ago
11
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Krisis ekonomi global akibat perang Iran versus Amerika Serikat-Israel semakin dirasakan di Indonesia. Salah satu dampak nyata adalah kebijakan efisiensi anggaran yang memaksa pemerintah daerah (pemda) mengurangi belanja, termasuk merumahkan tenaga non-ASN dan PPPK, yang mengancam stabilitas pekerjaan ribuan pegawai.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan perlunya pengurangan belanja tidak produktif di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Namun, perintah Presiden Prabowo Subianto agar efisiensi dilakukan pada kegiatan tidak produktif dan seremonial justru disalahartikan oleh beberapa daerah.
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya pada PPPK
Beberapa pemda bahkan memangkas anggaran produktif seperti pendidikan, sementara ada gubernur yang membeli mobil dinas seharga Rp 8 miliar di tengah upaya penghematan. Lebih menyedihkan, banyak daerah merumahkan tenaga non-ASN dan menjadikan ASN PPPK sebagai target pengurangan.
Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP), Heti Kustrianingsih, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PPPK yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang di beberapa daerah seperti Kabupaten Donggala (Sulteng), Kabupaten Deli Serdang (Sumut), dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur).
"Sedih rasanya mendengar keluhan kawan-kawan PPPK. Ada yang akan habis masa kontrak kerjanya dan terancam dirumahkan," katanya, Minggu (29/3/2026).
Ketentuan Belanja Pegawai dan Hambatan Otonomi Daerah
Fenomena ini diperparah oleh ketentuan yang mengatur belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran instansi. Instansi yang melebihi batas tersebut harus melakukan restrukturisasi pegawai. Heti menegaskan, "Banyak pemda memperlakukan PPPK sebagai pegawai kelas bawah, sehingga setiap ada kebijakan efisiensi anggaran yang dikorbankan adalah PPPK, padahal ada jalan alternatif lain yang bisa diambil."
