Di Tengah Pembatalan Mutasi 7 Perwira, Presiden Prabowo Didesak untuk Mencopot Panglima TNI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal melayangkan kritik tajam terhadap pembatalan mutasi Letjen Kunto.

Dino menilai, kebijakan ini penuh dengan kejanggalan, dampaknya tidak hanya kepada lembaga TNI namun juga kepercayaan masyarakat.

Di lain sisi, pengumuman mutasi yang dilontarkan dengan tegas harus dibatalkan selang dua hari saja, menunjukkan ada komunikasi yang datang dari 2 arah berlawanan.

"Apapun alasan diatas kertas pembatalan mutasi Letjen Kunto (yg penuh kejanggalan, meresahkan publik & juga internal TNI), nampaknya ini sinyal keras dari Istana bahwa Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Prabowo, bukan pihak lain," tulis Dino Patti Djalal, dilansir X dinopattidjalal, Sabtu, (3/5/2025).

Menyampaikan kritik serta pandangan yang terjadi di dalam kebijakan TNI yang simpang siur, tentu tidak hanya berasal dari satu pemikiran saja.

Masyarakat ikut serta dalam mengkawal kebijakan dalam internal TNI, yang pada dasarnya meresahkan publik, terlebih ini terjadi dalam ranah keamanan negara.

Asumsi masyarakat kemudian berdatangan, bahkan beberapa menyebut adanya perpecahan di bilik-bilik pemerintah yang menaungi instansi yang bergerak di lingkup keamanan.

"Bumper terkuat pemerintah mulai terlihat pecah dan sudah menyentuh level bintang 3 ditambah terkait isu pergantian wapres. Semoga tidak terjadi seperti apa yg kita semua takutkan di tahun 1998, bear in mind, tahun 1998 tidak ada perpecahan antar Jenderal TNI," asumsi warganet.

"Apakah itu artinya mutasi yang dibatalkan itu diputuskan tanpa konsultasi dengan presiden?," tanya warganet.