Jokowi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Joko Widodo enggan mengomentari soal utang Woosh yang ditolak oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dibayarkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jokowi menjadi tokoh paling dicari dibalik utang Woosh yang belakangan berpolemik. Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung ini pada laporan akhir Juni 2025 senilai Rp 1,38 triliun. Angka ini berkurang dari akhir 2024 sebesar Rp 1,73 triliun.
Jokowi mengaku tak ingin berkomentar soal penolakan pembayaran utang Woosh pakai APBN. Menurutnya, keputusan tersebut adalah kewenangan pemerintah saat ini.
"Itu kewenangan pemerintah saya gak mau jawab," jawabnya singkat.
Jokowi menyebut sebenarnya, Woosh ini tidak sekedar mengejar keuntungan semata saja. Tetapi lebih dari itu dari segi sosial.
Lebih lanjut Jokowi menerangkan bahwa pemabanguna fasilitas seperti ini adalah investasi bagi negara. Untuk itu, tak pantas disebut sebagai suatu kerugian.
“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian," terangnya.
Dia memberi contoh MRT di Jakarta yang mampu memberi subsidi hingga Rp 800 miliar pertahunnya meski rutenya belum semuanya dibangun.
Jokowi optimis nilai ini akan terus bertumbuh jika semua rute telah dijalankan. Kemungkinan akan menyentuh angka Rp 4,5 triliun menurut prediksinya.
"Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu,” terangnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

















































