Jusuf Kalla
FAJAR.CO.ID - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan anggaran negara karena risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus membengkak akibat kenaikan harga energi global.
Hal ini terutama dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Risiko Defisit APBN dan Gagal Bayar
Menurut Jusuf Kalla, kenaikan harga minyak global akan meningkatkan beban subsidi energi dalam negeri, sehingga jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan, defisit APBN bisa melebar secara signifikan.
"Kalau defisit terus, kita bisa gagal bayar," katanya menegaskan saat menanggapi dampak konflik Timur Tengah terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa risiko gagal bayar ini merujuk pada kemungkinan pemerintah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang apabila tekanan fiskal terus meningkat tanpa diimbangi perbaikan penerimaan negara.
Konflik Timur Tengah dan Dampak Harga Energi
Ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang merupakan produsen minyak utama, biasanya langsung memicu kenaikan harga energi global karena kekhawatiran gangguan pasokan minyak dunia. Indonesia, yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah, sangat rentan terhadap gejolak tersebut.
Akibatnya, pemerintah harus menanggung beban tambahan melalui subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar harga energi di dalam negeri tetap stabil.
Dampak Ekonomi di Indonesia
Jika konflik berkepanjangan, Indonesia berpotensi menghadapi beberapa dampak ekonomi, antara lain lonjakan subsidi energi yang membebani APBN, melebar defisit anggaran karena belanja negara meningkat lebih cepat dari penerimaan, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk impor energi.


















































