Mardani PKS Soal Ambang Batas Parlemen 0,5%: Tanpa Partai Dominan, Pemerintahan Bisa Kurang Efektif

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, memberikan pandangan terkait RUU Pemilu yang menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 0,5%.

Menurutnya, perubahan ini bisa berdampak pada keseimbangan politik dan efektivitas pengambilan keputusan pemerintah.

Komentar Mardani Ali Sera

Dalam unggahannya di akun X, Mardani menulis:

“Menurut saya, ambang batas parlemen menjadi 0,5% lewat RUU Pemilu masih oke. Sebenarnya angka 4% sudah cukup rasional, mencari keseimbangan antara keterwakilan dan efektivitas pengambilan keputusan. Tapi kini di DPR mulai muncul tren, banyak partai masuk kategori level menengah dibanding periode sebelumnya. Kondisi itu menyebabkan tidak ada lagi partai dominan sehingga kebijakan pemerintah tak lagi berjalan efektif.”

Ia menekankan bahwa tanpa partai dominan, efektivitas pemerintahan bisa terganggu. “Populisme akan berkembang dan membuat teknokratisme berkurang,” tambahnya.

Latar Belakang Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah persentase minimum suara yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR.

Sebelumnya, angka 4% dianggap cukup rasional untuk menjaga keseimbangan keterwakilan dan efektivitas pemerintahan.

Dengan ambang batas turun menjadi 0,5%, jumlah partai di DPR akan meningkat, sehingga tidak ada partai dominan.Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pengambilan kebijakan karena keputusan politik menjadi lebih fragmented.

Potensi Dampak Politik

Menurut Mardani Ali Sera, ambang batas 0,5% berpotensi menimbulkan beberapa dampak:

• Banyak partai masuk DPR, termasuk partai level menengah yang sebelumnya tidak terlalu berpengaruh.
• Tidak ada partai dominan, sehingga keputusan politik dan kebijakan pemerintah lebih sulit dijalankan.
• Populisme meningkat, karena partai-partai kecil cenderung mengejar popularitas jangka pendek untuk memperoleh kursi.
• Teknokratisme berkurang, karena pemerintahan harus menyesuaikan diri dengan banyak kepentingan partai.