11 hours ago
9
Purbaya Yudhi Sadewa
FAJAR.CO.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya kesenjangan gaji signifikan di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama antara pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit kerja lain.
Ia menegaskan bahwa disparitas ini berpotensi mengganggu integrasi kebijakan dan efektivitas kerja internal kementerian.
"Orang pajak kesan pertamanya 'gue lebih tinggi'," katanya menyoroti persepsi internal yang muncul akibat ketimpangan tersebut.
Kesenjangan Gaji Berbasis Tunjangan Kinerja
Secara umum, gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh kementerian memang sama, namun perbedaan mencolok muncul dari tunjangan kinerja.
Tunjangan ini jauh lebih besar di lingkungan DJP, mencapai sekitar Rp5,3 juta untuk level pelaksana dan bisa menembus Rp117 juta untuk level tertinggi (Eselon I).
Besaran tunjangan ini menjadi biang lebar disparitas pendapatan antarpegawai di Kemenkeu, yang sebelumnya tidak terduga oleh Purbaya.
Opsi Penyetaraan Gaji dan Tantangan Anggaran
Dalam sebuah acara pelantikan pejabat, Purbaya sempat melontarkan candaan soal opsi penyetaraan gaji, "Kita potong atau kita naikkan yang lain? Kan dua pilihan," katanya.
Namun, ia juga mengakui bahwa menaikkan gaji seluruh unit lain bukan perkara mudah karena akan berdampak besar pada anggaran negara.
Peran Strategis DJP dan Harapan Pemerintah
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai saat ini menjadi sorotan utama pemerintah karena peran vitalnya dalam penerimaan negara. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk tetap bekerja optimal demi menjaga stabilitas anggaran negara.
Potensi Reformasi Remunerasi ASN
Sorotan Purbaya terhadap kesenjangan gaji di Kemenkeu membuka diskusi baru mengenai keadilan remunerasi ASN. Meski masih dalam tahap wacana dan evaluasi, isu ini berpeluang menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas ke depan.
