Pemerintahan Prabowo Menangkan Perusahaan Israel pada Proyek Panas Bumi di Maluku, Jatam: Terang-terangan Mengabaikan Moral

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, memicu kritik tajam dari kalangan aktivis lingkungan dan sosial.

Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 ini dianggap mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan terkait latar belakang perusahaan tersebut.

Penetapan Pemenang Lelang dan Syarat Administratif

Keputusan yang diteken oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, pada 12 Februari 2026, mengharuskan pemenang lelang membayar harga dasar data wilayah kerja sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan diwajibkan menempatkan Komitmen Eksplorasi di bank berstatus BUMN.

Keputusan tersebut juga mengatur bahwa jika pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka status pemenang gugur dan peringkat berikutnya akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Pemenang lelang yang belum berbentuk badan usaha khusus untuk mengelola wilayah kerja juga harus membentuk badan usaha baru atau mengubah akta pendirian perusahaan.

Profil PT Ormat Geothermal Indonesia dan Kontroversi

PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan bagian dari Ormat Technologies Inc., perusahaan energi panas bumi global yang berdiri sejak 1965 di Yavne, Israel. Awalnya bergerak di bidang teknologi turbin, perusahaan ini berkembang menjadi pemain utama dalam energi terbarukan khususnya panas bumi.

Namun, hal ini menimbulkan reaksi keras dari Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara, Julfikar Sangaji. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah tersebut secara terang-terangan mengabaikan moral, etika, dan kepedulian sosial.

"Israel secara brutal dan terang-terangan melakukan genosida terhadap warga Palestina; ribuan warga sipil termasuk anak-anak dibantai oleh militer Israel. Namun suara kemanusiaan itu diabaikan," kritik Julfikar, dikutip Kamis (19/2/2026)

Kritik Terhadap Dampak Sosial dan Politik

Julfikar menambahkan bahwa di balik proyek ekstraktif berskala besar seperti ini, keuntungan finansial hanyalah permukaan. "Yang sebenarnya diperkuat adalah jaringan kekuasaan transnasional yang rakus," katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 18 Februari 2026.

Lebih lanjut, Julfikar menegaskan bahwa operasi perusahaan akan menghasilkan arus modal dari penjualan listrik yang mengalir deras ke perusahaan induk dan pemegang saham. "Keuntungan lokal bukan lagi soal warga, tetapi alat dan sarana untuk memperluas cengkeraman ekonomi dan politik global, memperkuat posisi negara asal perusahaan dalam diplomasi, ekonomi, dan militer," bebernya.

Menurut Julfikar, sumber daya alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas untuk menumpuk kekayaan segelintir elite, sehingga menimbulkan dampak sosial dan politik yang serius bagi masyarakat lokal dan bangsa secara keseluruhan. (bs-sam/fajar)