8 hours ago
3
Situasi para penumpang kereta cepat Whoosh di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (16/6/2024). ANTARA/Rubby Jovan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Isu soal utang proyek Kereta Cepat terus menjadi perbincangan publik belakangan ini. Hal itu setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa enggan menggunakan dana APBN.
Sejumlah pejabat tampak saling lempar tanggung jawab soal siapa yang mesti menanggung beban pembayaran.
Pegiat media sosial, Herwin Sudikt, mengaku tampak kebingungan dan saling tunjuk ketika utang proyek kereta cepat mulai jatuh tempo.
“Ada yang saling lempar dan ada yang tersenyum,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (23/10/2025).
Dikatakan Herwin, kondisi itu memperlihatkan bagaimana proyek besar yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan kini berubah menjadi beban yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya.
“Begitu utang kereta cepat jatuh tempo, semua mendadak jadi sibuk nyari arah jari,” timpalnya.
Seperti diketahui, sejumlah pejabat memang telah mengeluarkan pernyataan berbeda.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, proyek kereta cepat berada di bawah Danantara, dan akan bisa membayar utangnya sendiri.
Sementara itu, Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada yang meminta agar utang Kereta Cepat dibayar menggunakan APBN.
Di sisi lain, CIO Danantara, Pandu Sjahrir, juga menyatakan bahwa dividen BUMN bukan untuk membayar utang, melainkan untuk investasi.
Namun yang menarik perhatian publik, justru sikap mantan Presiden Jokowi. Saat ditanya soal utang proyek kereta cepat yang disebut harus direstrukturisasi hingga 60 tahun, Jokowi memilih diam.
“Semua saling lempar, dan di ujung sana ada yang tersenyum. Senyum yang entah berarti puas, entah lega, atau sekadar pura-pura lupa,” pungkas Herwin.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
