Viral Guru PPPK Paruh Waktu Terima Gaji Perdana Rp15 Ribu, Gus Khozin Minta Kementerian Keuangan Cari Solusi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, tidak serta merta menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang selama ini jadi keluhan utama guru honorer.

Betapa tidak, gaji yang diterima sebagian PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah sangat tidak layak bahkan tidak masuk akal. Jangankan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, opersional atau kebutuhan transportasi hingga makan saja tidak cukup.

Guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang, Jawa Barang adalah salah satu contoh kecil mirisnya persoalan gaji guru PPPK di negeri ini.

Diketahui bahwa gaji kotor guru PPPK Paruh Waktu hanya Rp55.000. Setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000, gaji bersih guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang tersisa Rp 15.000. Nominal itu yang masuk ke rekening.

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah

Merespons kenyataan miris itu, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin angkat suara terkait viral guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang, Jawa Barat menerima gaji sangat tak layak.

Gus Khozin mengatakan gaji PPPK Paruh Waktu yang mengalami penurunan bahkan dengan angka yang tak rasional, memang menjadi persoalan yang serius dalam tata kelola manajemen PPPK Paruh Waktu khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda).

"Situasi ini di antaranya disebabkan alokasi APBD yang memang tidak mencukupi. Ada kesenjangan antara kebijakan di level nasional dan di daerah," kata Khozin.

Legislator PKB itu menyebut pemerintah pusat memiliki kewenangan formasi PPPK Paruh Waktu, namun eksekusi pendanaan berasal dari APBD.