3 days ago
14
Dian Sandi Utama
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus intoleransi akan berjalan secara objektif, mendapat respons dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama.
Dikatakan Dian, penegakan hukum tidak hanya harus adil, tapi juga tegas agar menjadi pembelajaran bagi masa depan bangsa.
"Hukum itu bukan sekedar sebagai alat untuk mengatur kehidupan para pelaku hari ini," ujar Dian di X @DianSandiU (2/7/2025)
"Tapi juga untuk mengatur kehidupan generasi setelahnya. Perlu tindak tegas sebagai contoh!," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Jawa Barat harus menjadi garda terdepan dalam menolak segala bentuk tindakan intoleransi.
"Cukup di Jabar hal-hal seperti ini, jangan ada tempat untuk orang intoleran di NKRI," Dian menuturkan.
Dian juga mengingatkan bahwa hukum harus mampu memberikan efek jera dan menjadi benteng perlindungan bagi nilai-nilai kebangsaan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan perhatian serius terhadap insiden pembubaran kegiatan retreat pemuda Kristen di Sukabumi yang disertai perusakan vila.
Insiden tersebut terjadi di Kampung Tangkil, RT 004 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dan memicu keprihatinan publik lantaran menyangkut isu kebebasan beragama dan toleransi.
Sebagai bentuk respons, Dedi langsung turun ke lokasi pada Senin (30/6/2025). Ia menemui pemilik vila, Maria Veronica Nina, serta berdialog dengan warga sekitar guna menggali aspirasi dan meredam potensi konflik lebih lanjut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
