Washington Pimpin Pertemuan Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Gaza, Tapi Legitimasi Dipertanyakan

FAJAR.CO.ID, WASHINGTON - Washington akan menjadi tuan rumah pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat pada Kamis, dengan fokus utama pada rekonstruksi Jalur Gaza dan potensi pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Pertemuan ini menandai peluncuran platform yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengatur masa depan Gaza pasca-konflik.

Inisiatif dan Tantangan Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian dibentuk pada Januari lalu di Forum Ekonomi Dunia di Davos sebagai mekanisme koordinasi pasca-gencatan senjata di Gaza. Trump bahkan mengindikasikan bahwa struktur ini bisa berkembang menjadi platform manajemen konflik yang lebih luas di luar wilayah Palestina. Rekonstruksi Gaza menjadi agenda utama, dengan janji bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali lebih dari 5 miliar dolar dari negara-negara anggota.

Namun, pertemuan ini juga akan membahas kemungkinan pengerahan ribuan personel Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, meskipun mandat, pengawasan, dan durasi pasukan tersebut masih belum jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait legitimasi dan efektivitas Dewan.

Kritik dan Kekhawatiran Internasional

Lebih dari 20 negara, termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia, dijadwalkan hadir. Kendati demikian, beberapa negara besar Eropa memilih untuk tidak berpartisipasi, menyoroti keraguan terhadap struktur dan legitimasi Dewan Perdamaian yang dianggap mengesampingkan norma-norma multilateral dan memusatkan otoritas di tangan AS.

Kardinal Pietro Parolin dari Vatikan menegaskan, "Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam 'Dewan Perdamaian' karena sifatnya yang khusus, yang jelas bukan sifat negara lain." Dia menekankan bahwa krisis internasional harus ditangani melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Isu Representasi Palestina dan Masa Depan Gaza

Para pengamat dan suara Palestina mengkhawatirkan bahwa proses rekonstruksi yang tidak melibatkan representasi politik Palestina dapat memperkuat kendali eksternal atas masa depan Gaza. Ketiadaan otoritas pengambilan keputusan Palestina dalam Dewan menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak politik, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri tidak akan menjadi bagian dari pembahasan.

Diskusi mengenai Pasukan Stabilisasi Internasional juga menimbulkan pengawasan ketat karena potensi pembatasan peran lokal dan pengawasan asing tanpa persetujuan Palestina. Dalam konteks ini, rekonstruksi Gaza bukan hanya persoalan teknis atau finansial, melainkan juga pertarungan politik tentang siapa yang menentukan masa depan wilayah tersebut.

Trump dijadwalkan membuka pertemuan dengan pidato resmi dan secara langsung memimpin sesi tersebut. Sementara Washington melanjutkan inisiatif ini, pertanyaan utama tetap apakah Dewan Perdamaian akan mendukung pemerintahan mandiri Palestina atau justru membentuk ulang Gaza melalui pengaturan eksternal yang mengabaikan suara rakyat yang paling terdampak. (fajar)