KPK Ungkap Identitas 13 Orang yang Dicekal, Nilai Proyek Pengadaan Mesin EDC Bank BUMN yang Dikorupsi Capai Rp2,1 Triliun 

2 days ago 13
Arsip foto - Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat memberikan keterangan pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). (ANTARA/Rio Feisal) Arsip foto - Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat memberikan keterangan pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 13 orang dicekal KPK untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di bank BUMN. Total nilai proyek pengadaan mesin EDC yang dikorupsi pada 2020-2024 mencapai Rp2,1 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap inisial 13 orang yang mendapat status cekal terkait korupsi pengadaan mesin EDC di salah satu bank pelat merah.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membeberkan inisial 13 orang yang dicegah ke luar negeri terkait kasus korupsi pengadaan mesin EDC bank yakni CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD.

Fitroh membenarkan salah satu dari 13 orang yang dicekal terkait korupsi pengadaan mesin EDC bank BUMN adalah Catur Budi Harto (CBH). Dia pernah menjabat wakil direktur utama di salah satu bank terbesar milik pemerintah. 

Selain Catur, KPK juga mencekal Indra Utoyo. Dia mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi di bank yang sama tempat Catur Budi Hartono menjadi wadirut.

Adapun Indra Utoyo saat ini menjabat Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia TBK atau Allo Bank.

Terkait identitas 11 orang lainnya yang juga mendapat status cekal untuk bepergian ke luar negeri, KPK belum memberikan konfirmasi identitas lengkapnya. 

Sebelumnya, KPK mengungkap telah melakukan penggeledahan di dua lokasi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC tersebut pada 26 Juni 2025. Dua lokasi tersebut adalah Kantor BRI Pusat di Jalan Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Situasi Pemerintah | | | |