11 hours ago
4
Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat.
Ia menilai bahwa langkah ini berisiko menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang rentan dan berpotensi tersandera oleh kepentingan geopolitik Washington.
"Jika bergabung dalam forum internasional tanpa perhitungan strategis, Indonesia berisiko kehilangan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi nasional," jelas Muh. Zulhamdi Suhafid dalam pernyataan resmi.
Keraguan Terhadap Kredibilitas Forum Perdamaian
Presiden Mahasiswa tersebut menyoroti kredibilitas Dewan Perdamaian yang dianggap memiliki kedekatan politik dan strategis dengan Israel dalam konflik berkepanjangan melawan Palestina. Ia mempertanyakan objektivitas inisiatif tersebut dalam mendorong perdamaian yang adil dan berimbang.
"Sulit dipercaya bahwa pihak yang memiliki kedekatan kuat dengan salah satu aktor konflik dapat menjadi fasilitator netral. Forum ini patut diduga lebih sebagai instrumen perluasan agenda ekonomi-politik global dibanding misi perdamaian murni," katanya.
Ketimpangan Ekonomi sebagai Indikator Diplomasi Lemah
Selain itu, ia mengkritik ketimpangan hubungan dagang bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Produk AS masuk ke pasar domestik Indonesia tanpa dikenakan tarif, sementara produk Indonesia menghadapi tarif hingga 19 persen di pasar AS. Hal ini dianggap sebagai indikator lemahnya posisi tawar diplomasi ekonomi nasional.
"Ketimpangan tarif tersebut mencerminkan diplomasi yang belum sepenuhnya berbasis kepentingan kapasitas negara," bebernya.
Beban Fiskal dan Prioritas Anggaran Negara
Lebih jauh, sebagai pendiri Green Diplomacy Network, ia menyoroti aspek pembiayaan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian yang disebut mencapai sekitar Rp17 triliun. Angka ini dinilai berpotensi membebani APBN di tengah kebutuhan sosial masyarakat yang meningkat.
"Jika benar angkanya sebesar itu, maka ini menjadi beban fiskal serius. Anggaran sebesar Rp17 triliun seharusnya dapat dialokasikan untuk prioritas kesejahteraan rakyat. Yah walaupun amanat konstitusi kita untuk turut dalam perdamaian dunia. Tapi Pemerintah harus mempertimbangkan manfaat strategis dan urgensinya sebelum mengambil komitmen internasional berskala besar," katanya.
Pentingnya Kehati-hatian dalam Diplomasi
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kehati-hatian dalam diplomasi merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri Indonesia.
"Tanpa kalkulasi matang, keterlibatan dalam forum global berisiko mengurangi independensi posisi Indonesia di panggung internasional," pungkasnya. (fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
