Arzeti Bilbina
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 pada Kamis, 19 Februari 2026.
Penunjukan ini disambut dengan harapan besar akan perbaikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini masih dikeluhkan oleh peserta, khususnya terkait antrean panjang dan keterlambatan klaim rumah sakit.
Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan optimisme terhadap kemampuan Pujowaskito memimpin lembaga raksasa yang melayani lebih dari 250 juta peserta nasional.
Ia menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menangani keluhan antrean panjang, keterlambatan klaim, serta akses layanan di daerah terpencil.
"Memimpin BPJS Kesehatan bukan perkara mudah, tapi saya yakin dan optimis Pak Pujowaskito mumpuni untuk mengemban amanah itu," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Arzeti menekankan pentingnya transparansi keuangan dan penguatan sistem digital agar layanan BPJS Kesehatan semakin profesional dan responsif.
Ia juga menyatakan kesiapan Komisi IX DPR untuk mendukung sekaligus mengawasi transformasi tersebut.
"Beliau harus berani melakukan pembenahan menyeluruh. Keluhan antrean panjang, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga kendala akses di daerah terpencil harus menjadi prioritas," jelasnya.
Lebih lanjut, Arzeti menambahkan bahwa sinergi dengan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan agar layanan bisa merata di seluruh wilayah Indonesia.
"BPJS Kesehatan harus semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Evaluasi berkala juga penting agar setiap kebijakan tepat sasaran," pungkasnya.
Arzeti meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prihati Pujowaskito, BPJS Kesehatan dapat memperkuat tata kelola serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
"Harapan saya sederhana, yaitu BPJS Kesehatan harus hadir sebagai solusi, bukan sumber keluhan. Jika kepemimpinan dijalankan dengan integritas, keberanian, dan komitmen terhadap pelayanan publik, saya yakin lembaga ini akan semakin maju dan kuat," bebernya.
Penunjukan ini merupakan bagian dari penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk lima tahun ke depan, yang diumumkan resmi oleh lembaga tersebut.
Meskipun BPJS Kesehatan menangani jaminan kesehatan bagi lebih dari 250 juta peserta nasional, lembaga ini kerap mendapat kritik terkait inefisiensi operasional yang harus segera diperbaiki. (zak/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

















































