Hasto Kristiyanto Kritis Keputusan Pemerintah Gabung Board of Peace, Tekankan Diplomasi Bebas dan Aktif

FAJAR.CO.ID - Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menuai kritik keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai berlambang kepala banteng ini menilai langkah tersebut berpotensi mengaburkan arah diplomasi Indonesia yang seharusnya bebas dan aktif.

PDIP Tegaskan Diplomasi Indonesia Harus Berpijak Pada Pancasila dan Konstitusi

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada falsafah Pancasila dan konstitusi negara. Ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kancah internasional adalah sebagai jembatan perdamaian yang mandiri, bukan menjadi subordinat kekuatan besar.

"Tugas Indonesia adalah menggalang solidaritas bangsa-bangsa melalui PBB, bukan menjadi subordinat," katanya dalam keterangan resmi. Hasto mengkhawatirkan bergabungnya Indonesia dalam BoP justru menempatkan posisi tawar negara di bawah pengaruh kekuatan besar.

PDIP Dorong Pemerintah Fokus pada Reformasi PBB dan Penyelesaian Konflik Timur Tengah

Menurut Hasto, penyelesaian konflik Timur Tengah, khususnya isu Palestina, tidak akan membuahkan hasil jika dilakukan di luar forum multilateral yang inklusif seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alih-alih bergabung dengan badan bentukan negara tertentu, PDIP mendorong pemerintah untuk menjadi motor utama dalam melakukan reformasi di tubuh PBB.

"Menyelesaikan masalah Timur Tengah tanpa keterlibatan Palestina tidak akan berjalan dengan baik. Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong solusi dalam kerangka PBB yang direformasi oleh kepemimpinan Indonesia," pungkasnya.

Lebih lanjut, strategi yang ditawarkan PDIP meliputi mendorong Indonesia mengambil peran sentral dalam mereformasi struktur PBB agar lebih adil, membangun kekuatan diplomatik bersama negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta menolak penyelesaian masalah Timur Tengah yang mengesampingkan keterlibatan langsung pihak Palestina.

PDIP Kembali Tegaskan Ideologi Politik Luar Negeri Soekarno

Hasto menegaskan bahwa kritik tersebut mencerminkan ideologi politik luar negeri Soekarno yang dikenal dengan Marhaenisme. Ideologi ini selalu menekankan pentingnya persatuan negara-negara berkembang dalam gerakan Nonblok untuk melawan dominasi kekuatan hegemonik dunia.

Kendati demikian, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik ini, sementara masyarakat terus mengikuti perkembangan langkah diplomasi yang tengah dijalankan. (fajar)